 |
| [Foto : Surat Pernyataan Orang Tua Wali Murid SMP N 6 Purworejo] |
Surat tersebut disebut berkaitan dengan hasil rapat sosialisasi program sekolah kelas 9 Tahun Pelajaran 2026/2027. Dalam dokumen itu, orang tua/wali murid diminta mengisi identitas, nomor telepon, nama siswa, kelas, sekaligus menyatakan sanggup membayar biaya sumbangan peningkatan mutu pendidikan.
Persoalan utamanya bukan semata mengenai ada atau tidaknya sumbangan, melainkan mekanisme yang digunakan.
Jika dana tersebut benar-benar merupakan sumbangan, mengapa orang tua/wali murid harus membuat surat pernyataan kesanggupan membayar?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena istilah “sumbangan” pada dasarnya memiliki karakter sukarela. Ketika orang tua diminta menyatakan kesanggupan membayar melalui dokumen tertulis, muncul kekhawatiran bahwa sumbangan justru dipersepsikan sebagai kewajiban.
Terlebih, dalam surat tersebut terdapat kalimat bahwa pernyataan dibuat “secara sadar tanpa paksaan”.
Frasa itu semestinya menjadi penegasan bahwa tidak ada tekanan dalam pemberian sumbangan. Namun, di tengah keresahan sebagian wali murid, kalimat tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan: bagaimana dengan orang tua yang tidak bersedia atau tidak mampu memberikan sumbangan? Apakah mereka tetap harus menandatangani surat kesanggupan tersebut?
Di titik inilah pihak sekolah perlu memberikan penjelasan secara terbuka dan terukur.
Wali murid berhak mengetahui secara jelas dasar pelaksanaan sumbangan, hasil rapat yang menjadi acuannya, nominal yang diharapkan, mekanisme pembayaran, peruntukan dana, serta jaminan bahwa siswa tidak akan mendapatkan perlakuan berbeda apabila orang tuanya tidak memberikan sumbangan.
Jangan sampai istilah “sumbangan” hanya berhenti sebagai nomenklatur administratif, sementara dalam praktiknya menimbulkan kesan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.
Jika memang sukarela, maka pilihan untuk memberikan atau tidak memberikan semestinya tetap berada pada orang tua/wali murid. Tidak boleh ada tekanan, ancaman konsekuensi, maupun perlakuan berbeda terhadap peserta didik karena keputusan orang tuanya.
Persoalan ini bukan sekedar soal nominal rupiah. Lebih jauh, ini menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Karena itu, SMP Negeri 6 Purworejo perlu menjelaskan secara terbuka maksud dan kedudukan surat tersebut. Apakah benar hanya sebagai administrasi untuk mencatat kesediaan orang tua memberikan sumbangan secara sukarela, atau terdapat ketentuan tertentu yang membuat wali murid seolah harus menyatakan kesanggupan membayar?
Publik tentu berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara jernih sehingga tidak berkembang menjadi persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sebab, sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga institusi yang dituntut menjunjung transparansi dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi seluruh peserta didik dan orang tua.
Pertanyaannya sederhana: jika benar-benar sumbangan, apakah orang tua bebas untuk tidak menyumbang tanpa konsekuensi apa pun?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa semangat peningkatan mutu pendidikan tidak justru menimbulkan beban dan keresahan baru bagi wali murid.
(Adi RK)
dibaca