Dugaan Pengangsuan Pertalite di Purworejo, Siapa yang Mengawasi Distribusi BBM Subsidi?

[Foto : Pemotor Yang Di Duga Sebagai Pengangsu BBM Bersubsidi]

Purworejo | Rajawalikompas.com – Dugaan praktik pengangsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite kembali mencuat di Kabupaten Purworejo. Kali ini, aktivitas yang diduga mengarah pada penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi tersebut terpantau di area SPBU Gintungan, Kecamatan Gebang.

Fenomena ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya peralihan masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam beberapa waktu terakhir membuat sebagian pengguna kendaraan beralih menggunakan Pertalite. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan cara membeli BBM subsidi secara berulang untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, terlihat sejumlah sepeda motor yang beberapa kali keluar-masuk area SPBU dan melakukan pengisian BBM secara berulang. Aktivitas tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik pengangsuan yang berpotensi mengganggu distribusi BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak.

Untuk memastikan informasi tersebut, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola SPBU. Namun, saat didatangi, pihak manajemen yang berwenang disebut sedang tidak berada di lokasi.

"Mandor dan pengawas sedang libur, jadi tidak ada di tempat," ujar salah satu karyawan SPBU kepada awak media.Sabtu (13/06/2026)

Sementara itu, salah seorang operator SPBU yang ditemui mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah konsumen yang melakukan pengisian berulang tersebut merupakan pengangsu atau bukan.

"Saya tidak tahu kalau mereka itu pengangsu. Ke depan kami akan lebih ketat dalam melayani konsumen, baik pengguna sepeda motor maupun mobil," ungkapnya.

Munculnya dugaan praktik pengangsuan ini kembali menyoroti efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi di tingkat lapangan. Pasalnya, Pertalite merupakan BBM yang mendapat subsidi pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap aparat pengawas serta instansi terkait, termasuk Pertamina dan pemerintah daerah, dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi guna mencegah potensi penyalahgunaan. Jika praktik semacam ini benar terjadi dan berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, maka tujuan pemberian subsidi untuk membantu masyarakat justru berisiko tidak tepat sasaran.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun instansi terkait guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan aktivitas tersebut.

(Tim RK)

Baca Juga

dibaca