![]() |
| [Foto : Ilustrasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran, di mana penerima yang dinilai mampu justru mendapatkan bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan terabaikan] |
Permasalahan ini diduga berawal dari proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak akurat. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sebelumnya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kini beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Seorang warga mengungkapkan, mekanisme pengajuan bansos juga tidak transparan. Usulan dari tingkat RT yang seharusnya diteruskan ke kelurahan kerap tidak ditindaklanjuti, dengan alasan keterbatasan kewenangan.
Warga berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan penyaluran bansos, agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
(Eko RK)
dibaca
