 |
| [Foto : Peserta dan jajaran BEM Universitas Qomaruddin berfoto bersama usai Dialog Publik bertema “Bersama Rakyat Indonesia Merdeka, Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat” di Universitas Qomaruddin, Gresik, Rabu (13/8/2026)] |
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan kerakyatan. Menurutnya, problematika di tingkat nasional maupun lokal hanya dapat diadvokasi secara efektif ketika berbagai elemen masyarakat mampu bergandeng tangan dan tidak bergerak secara sendiri-sendiri.
Sementara itu, Aryo Bimo Soebagio, aktivis dan akademisi, menyoroti pentingnya kesadaran politik sebagai fondasi sebelum membicarakan pergerakan maupun revolusi. Ia mendorong mahasiswa untuk memahami sejauh mana politik memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk pada aspek kehidupan yang paling dekat dengan masyarakat. Kesadaran tersebut dinilai menjadi dasar bagi lahirnya gerakan yang tidak sekadar reaktif, tetapi memiliki arah dan pijakan yang kuat.
Persoalan ketimpangan juga menjadi perhatian M. Adib Abidatama, Sekretaris Daerah BEM Nusantara Jawa Timur. Menjelang peringatan kemerdekaan, ia menilai masih terdapat ketimpangan peran dan kepentingan yang menghambat tercapainya cita-cita luhur bangsa. Kepentingan sektoral dan pribadi, menurutnya, tidak boleh menggerus kepentingan masyarakat. Karena itu, persatuan masyarakat harus kembali ditempatkan sebagai kekuatan utama dalam mendorong perubahan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.
Senada dengan itu, Presiden Mahasiswa Universitas Qomaruddin, Moh. Hasan Amin, mengajak mahasiswa memperluas pemaknaan terhadap kemerdekaan. Merujuk pemikiran Syaikh Musthofa al-Ghalayaini dalam Idhatun Nasyi’in, ia menjelaskan bahwa kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi mencakup empat dimensi: kemerdekaan individu, kemerdekaan jamaah atau berorganisasi, kemerdekaan ekonomi, dan kemerdekaan politik. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi ukuran sejauh mana kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh rakyat.
“Mahasiswa tidak cukup menjadi penonton, tetapi harus berani membaca realitas, mengkritisi kebijakan, dan memastikan kekuasaan berpihak pada kemaslahatan,” tegasnya.
Dialog tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan tidak semata-mata menjadi perayaan historis, melainkan tanggung jawab kolektif untuk memastikan rakyat memiliki ruang yang adil dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks tersebut, mahasiswa dituntut tidak hanya memahami persoalan, tetapi juga membangun kesadaran, konsolidasi, dan keberanian untuk terlibat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
(Pan RK)
dibaca