Cilacap | Rajawalikompas.com — Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Cilacap dalam beberapa bulan terakhir mulai mengancam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Krisis air bersih kini meluas ke 18 kecamatan, dengan puluhan ribu warga terpaksa mengandalkan bantuan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap per 29 Agustus 2026 mencatat, sebanyak 41.558 jiwa atau 17.224 kepala keluarga (KK) di 54 desa terdampak kekeringan.
Jumlah tersebut menggambarkan skala persoalan yang tidak lagi bersifat sporadis. Menipisnya sumber air di sejumlah wilayah membuat kebutuhan air bersih masyarakat semakin mendesak, terutama di kawasan yang mengalami kekeringan cukup parah.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pemerintah terus melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.
Hingga 29 Agustus 2026, total bantuan yang telah disalurkan mencapai 596 tangki, dengan volume keseluruhan sekitar 3.090.000 liter air bersih.
“Kemarin Sabtu 29 Agustus 2026, kita telah menyalurkan air bersih sebanyak 16 tangki untuk warga di 12 desa di 5 kecamatan,” ujar Taryo.
Kawasan Cilacap bagian barat menjadi salah satu wilayah dengan dampak kekeringan paling luas. Persoalan tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan air akibat kemarau, tetapi juga menyangkut kualitas sumber air.
Di sejumlah wilayah, intrusi air laut menyebabkan kualitas air mengalami penurunan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Kondisi tersebut semakin mempersempit pilihan masyarakat dalam memperoleh sumber air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari.
Bagi warga yang sumber airnya mulai mengering atau tercemar intrusi air laut, distribusi air bersih menjadi tumpuan penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Penanganan krisis air bersih di Cilacap dilakukan melalui dukungan berbagai pihak. Distribusi bantuan tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
Beberapa di antaranya adalah PMI Cilacap, Pertamina, BBWS Citanduy, dan LazisMU yang turut memberikan dukungan dalam penyediaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
BPBD Cilacap mendorong agar kolaborasi tersebut terus diperluas. Pemerintah, dunia usaha, TNI-Polri, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam menghadapi dampak kekeringan yang semakin meluas.
Keterlibatan berbagai pihak diperlukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam situasi darurat, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi ancaman kekeringan yang berulang.
Dengan lebih dari 41 ribu warga terdampak, persoalan kekeringan di Cilacap menjadi pengingat bahwa akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian serius. Selama musim kemarau masih berlangsung, distribusi air bersih akan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Arif RK
dibaca