Wakasau Hadiri Raker Komisi I DPR RI, Bahas Persetujuan Hibah Alpalhankam dari Italia untuk Perkuat Pertahanan Nasional

Jakarta |  Rajawalikompas.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., mewakili Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan jajaran TNI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto tersebut membahas permohonan persetujuan penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) TNI dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan nasional.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, yang mewakili Menteri Pertahanan RI, menegaskan bahwa setiap rencana penerimaan hibah Alpalhankam dilakukan melalui proses kajian yang komprehensif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, serta disesuaikan dengan kebutuhan strategis pertahanan negara.

"Setiap hibah yang diterima harus memberikan nilai tambah terhadap kesiapan operasional pertahanan nasional sekaligus mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan secara efektif dan berkelanjutan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI pada prinsipnya menyetujui rencana penerimaan hibah Alpalhankam dari Pemerintah Italia. Namun demikian, DPR memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya perlunya penyiapan doktrin penggunaan, dukungan anggaran yang terukur, serta optimalisasi keterlibatan industri pertahanan nasional guna mendukung kemandirian sektor pertahanan Indonesia.

Bagi TNI Angkatan Udara, penguatan Alpalhankam tersebut diharapkan mampu meningkatkan interoperabilitas antarmatra dalam pelaksanaan operasi gabungan, sehingga semakin memperkuat kesiapsiagaan TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Koorsahli Kasad), Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI (Asrenum Panglima TNI), Kabaharwat Kemhan, Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan, serta Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan.

Pembahasan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dan DPR RI dalam memastikan setiap kebijakan penguatan alat pertahanan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kemampuan pertahanan negara di tengah dinamika keamanan global yang terus berkembang.

(Arya RK)

Baca Juga

dibaca