Jakarta | Rajawalikompas.com – Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan terus ditunjukkan melalui berbagai langkah strategis. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan siap mengoptimalkan pemanfaatan kawasan infrastruktur jalan dan jembatan strategis sebagai ruang produktif bagi pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, saat menerima audiensi Ketua Umum APKLI Perjuangan, Ali Mahsun ATMO, beserta jajaran di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Roy Rizali Anwar menegaskan bahwa Ditjen Bina Marga akan terus meningkatkan kontribusinya dalam penataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan kawasan infrastruktur jalan secara lebih produktif.
Menurutnya, kawasan di sekitar jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota hingga jembatan strategis memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai lokasi usaha PKL dan UMKM, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban, serta kenyamanan pengguna jalan.
"Kami akan mengoptimalkan kontribusi Ditjen Bina Marga dalam penataan dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Untuk pemanfaatan trotoar, akan dicarikan solusi terbaik agar pejalan kaki tetap nyaman dan masyarakat tetap memiliki ruang untuk berusaha," ujarnya.
Roy juga memastikan kesiapannya menghadiri Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI Perjuangan yang akan digelar pada 29 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta dengan tema "Peran Strategis Area Infrastruktur Jalan Strategis Dongkrak Daya Saing PKL UMKM Wujudkan Ekonomi Nasional Tumbuh 8 Persen."
Ia turut menyampaikan salam dari Menteri Pekerjaan Umum yang saat itu tengah menjalankan agenda kedinasan di Aceh sehingga belum dapat hadir dalam audiensi tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum APKLI Perjuangan, Ali Mahsun ATMO, menyampaikan apresiasi atas komitmen Ditjen Bina Marga dalam mendukung pemberdayaan PKL dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan kawasan infrastruktur akan lebih efektif apabila dibangun melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan organisasi pelaku usaha.
Ali Mahsun mengusulkan adanya Nota Kesepahaman (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Bina Marga Kementerian PU dengan APKLI Perjuangan sebagai landasan pelaksanaan program secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
"Kolaborasi yang terstruktur akan mempercepat implementasi program pemberdayaan PKL dan UMKM sehingga manfaat pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Dalam audiensi tersebut, Dirjen Bina Marga didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal, jajaran SSPJJ, serta Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik. Sementara Ketua Umum APKLI Perjuangan hadir bersama dua Wakil Ketua Umum, dua Ketua Bidang, dan empat Wakil Sekretaris Jenderal.
Pemanfaatan kawasan infrastruktur sebagai ruang ekonomi produktif diharapkan mampu menjadi langkah konkret dalam mendorong PKL dan UMKM naik kelas, memperkuat ekonomi kerakyatan, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta mewujudkan satu data tunggal UMKM Indonesia sebagaimana menjadi arahan Presiden.
(Hamim RK)
dibaca