 |
| [Foto : Kondisi Jalan Di Desa Beringin Yang baru Seumur jagung namunSudah Rusak] |
Kerusakan yang muncul dalam waktu relatif singkat tersebut memicu kekecewaan warga. Pasalnya, pembangunan yang menggunakan anggaran negara seharusnya mampu memberikan manfaat jangka panjang, bukan justru menimbulkan persoalan baru sesaat setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
Kepala Desa Beringin mengaku telah berulang kali meminta pihak pelaksana, CV Pangestu Jaya Mandiri, untuk segera melakukan perbaikan terhadap bagian jalan yang mengalami kerusakan. Namun hingga saat ini, menurutnya, upaya perbaikan yang dijanjikan belum juga direalisasikan.
"Saya sudah berkali-kali meminta agar kerusakan itu segera diperbaiki. Namun jawabannya selalu besok dan besok. Sampai sekarang belum ada tindakan nyata di lapangan," ungkap Kepala Desa Beringin.
Situasi tersebut menempatkan pemerintah desa dalam posisi yang tidak nyaman di hadapan masyarakat. Sebab, meskipun proyek dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan, pemerintah desa tetap menjadi pihak yang pertama kali menerima keluhan warga ketika hasil pembangunan dinilai tidak sesuai harapan.
"Masyarakat tentu mempertanyakan mengapa jalan yang baru selesai dibangun sudah mengalami kerusakan. Kami berharap ada tanggung jawab yang jelas dari pihak pelaksana agar persoalan ini tidak berlarut-larut," tambahnya.
Sorotan serupa disampaikan mantan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Imam Susilo. Menurutnya, kerusakan yang muncul dalam waktu singkat seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan.
"Baru beberapa minggu selesai dikerjakan sudah mengalami kerusakan. Ini tentu menjadi perhatian serius. Setiap pekerjaan pembangunan seharusnya memiliki standar kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Berdasarkan data yang diperoleh, jalan rabat beton tersebut memiliki panjang sekitar 300 meter dengan lebar antara 2 hingga 2,5 meter serta ketebalan kurang lebih 12 sentimeter.
Di tengah polemik yang berkembang, warga mulai mempertanyakan apakah proses pembangunan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang direncanakan. Sebab, secara umum masyarakat menilai tidak wajar apabila konstruksi yang baru selesai dikerjakan sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
Supri (65), salah seorang warga setempat, mengaku kecewa melihat kondisi jalan tersebut.
"Masa jalan baru selesai dibangun sudah rusak. Kami hanya ingin jalan ini segera diperbaiki karena dibangun menggunakan uang rakyat," ujarnya.
Sementara itu, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan memberikan penjelasan berbeda. Susilo menyatakan bahwa proses pekerjaan dilakukan secara kolaboratif antara pihak penyedia material dan masyarakat setempat. Menurutnya, sebagian tenaga kerja berasal dari pihak CV dan sebagian lainnya merupakan warga desa.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak menerima pekerjaan dalam bentuk kontrak pemborongan penuh. Keterlibatan yang dilakukan, menurutnya, lebih mengarah pada penyediaan material berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK), bukan kontrak konstruksi secara menyeluruh.
Meski demikian, munculnya kerusakan dalam waktu singkat tetap menjadi pertanyaan publik yang membutuhkan jawaban teknis dan administratif secara terbuka. Evaluasi menyeluruh terhadap mutu pekerjaan, kualitas material, metode pelaksanaan, hingga fungsi pengawasan dinilai penting dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan tersebut.
Pengamat pembangunan desa menilai, setiap proyek yang dibiayai Dana Desa harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kualitas hasil pekerjaan. Sebab, Dana Desa merupakan anggaran negara yang penggunaannya wajib memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap spesifikasi teknis maupun pelaksanaan pekerjaan, maka pihak-pihak terkait perlu segera melakukan perbaikan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan desa yang dibiayai oleh negara.
Hingga berita ini diterbitkan, kondisi jalan rabat beton tersebut masih belum diperbaiki. Warga berharap pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar kerusakan tidak semakin meluas dan pembangunan yang telah menelan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat sebagaimana tujuan awalnya.
(Adi RK)
dibaca