Eksekusi Rumah Warga : Kades, Camat dan Polisi Minta PA Cilacap Kedepankan Kemanusiaan

[Foto : Rumah Warga Sampang Yang Terancam Di Eksekusi]

Cilacap | Rajawalikompas.com - Rencana eksekusi rumah warga di Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, menemukan kejanggalan dan menuai keberatan . Pasalnya, sidang gugatan perlawanan terhadap proses lelang baru dijadwalkan pada 17 November 2026, sementara eksekusi rumah tersebut diagendakan berlangsung dua hari kemudian, 19 November 2026.

Persoalan ini mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2026/PA.Clp di Media Center Pengadilan Agama (PA) Cilacap, Selasa (10/11/2026).

Rakor dihadiri pihak PA Cilacap, Kepala Desa Karangtengah, perwakilan Camat Sampang, serta unsur kepolisian dari Polsek Sampang dan Polres Cilacap.

Dalam pertemuan tersebut, pihak PA Cilacap menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi berpedoman pada ketentuan hukum. Namun, sikap tegas disampaikan unsur pemerintahan dan kepolisian wilayah Sampang. Mereka kompak meminta agar pelaksanaan eksekusi tidak hanya dilihat dari sisi prosedural, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan dampak sosial bagi keluarga yang terancam kehilangan tempat tinggal.

PA Cilacap diminta tidak memakai kacamata kuda. Aparat kewilayahan mengingatkan bahwa proses hukum semestinya tidak mengabaikan kondisi warga, terlebih sidang perlawanan atas lelang tersebut belum digelar.

Mereka juga merekomendasikan agar eksekusi dipertimbangkan untuk ditunda demi menghindari kerugian yang tidak dapat dipulihkan serta menjaga kondusivitas wilayah.

Termohon eksekusi berinisial A diketahui tengah mengajukan gugatan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) karena mempersoalkan prosedur pelelangan rumah seluas 178 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1440 atas nama A.

Rumah tersebut diklaim sebagai satu-satunya tempat tinggal keluarga dan telah dihuni sejak 2016.

Pihak warga menyatakan masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Setelah menerima SP1, SP2, dan SP3, A disebut masih melakukan pembayaran hingga 2022 dan 2023, termasuk Rp10 juta pada 17 Juli 2023 serta pembayaran pada Februari–Maret 2024 melalui petugas penagihan bernama Hendri.

Klaim pembayaran tersebut, menurut pihak warga, didukung bukti percakapan WhatsApp bertuliskan "Matur suwun Pak A" dan bukti pendebetan rekening. Namun, rumah tersebut tetap dilelang pada 6 Juni 2024.

Kuasa hukum A, Mujiono, S.H. dari Firma Master Keadilan, telah mengajukan Surat Permohonan Putusan Sela Nomor 02/FMK.SGE/XI/26 tertanggal 9 November 2026.

Permohonan tersebut meminta agar eksekusi ditunda sampai perkara perlawanan Nomor 5544/Pdt.G/2026/PA.Clp diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan itu mendasarkan argumentasinya antara lain pada Pasal 195 ayat (6) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 2010.

Hasil Rakor menyepakati rekomendasi kepada Ketua PA Cilacap agar mempertimbangkan penundaan eksekusi demi menghindari irreparable loss atau kerugian yang tidak dapat dipulihkan, sekaligus menjaga ketertiban dan kondusivitas wilayah.

Kini, keputusan berada pada kewenangan Pengadilan Agama Cilacap. Publik menanti kebijakan yang tidak hanya berpijak pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan.

(Gandul RK)

Baca Juga

dibaca