Seleksi Perangkat Desa Majatengah, Kuasa Hukum Bidik Komisi Informasi hingga PTUN

[Foto : Harmono, S.H., M.M., C.L.A.,Kuasa Hukum Sumargo Triprasetyo]

Banjarnegara | Rajawalikompas.com – Polemik seleksi perangkat Desa Majatengah, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, memasuki babak baru. Belum adanya tanggapan substantif atas pengaduan yang telah dilayangkan membuat kuasa hukum peserta seleksi, Sumargo Triprasetyo, menyiapkan langkah lanjutan melalui Komisi Informasi, Ombudsman RI hingga kemungkinan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sumargo merupakan peserta seleksi formasi Kepala Seksi Pelayanan Desa Majatengah yang berlangsung pada 3 November 2026. Melalui Kantor Hukum Harmony House Of Law, ia sebelumnya telah menyampaikan sanggahan dan pengaduan kepada Pemerintah Kecamatan Banjarmangu, Bupati Banjarnegara, serta Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

Namun, hingga berita ini disusun, kuasa hukum menyatakan belum menerima penjelasan substantif mengenai tindak lanjut maupun hasil pemeriksaan atas keberatan tersebut.

Kuasa hukum, Harmono, S.H., M.M., C.L.A., bersama Syaeful Munir, S.H.I., menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekedar mempersoalkan hasil akhir seleksi, melainkan menyangkut transparansi, objektivitas, serta akuntabilitas seluruh tahapan penyelenggaraan.

Sebagai tindak lanjut, tim hukum menyiapkan tiga langkah. Pertama, mengajukan permohonan keterbukaan informasi kepada PPID untuk memperoleh dokumen seleksi, mulai dari berita acara, tata tertib, jadwal ujian, rekapitulasi nilai, pedoman pembobotan hingga dokumen rekomendasi pengangkatan.

Jika permohonan tidak dipenuhi sesuai ketentuan, pihaknya akan menempuh keberatan kepada atasan PPID dan melanjutkannya melalui mekanisme sengketa informasi di Komisi Informasi.

Kedua, melaporkan persoalan tersebut kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah guna meminta pemeriksaan atas dugaan maladministrasi, termasuk apabila pengaduan masyarakat tidak ditangani secara patut dan tidak memperoleh kepastian tindak lanjut.

Ketiga, mengkaji upaya administratif serta kemungkinan gugatan ke PTUN apabila ditemukan keputusan atau tindakan pemerintahan yang memenuhi persyaratan sebagai objek sengketa.

Dalam keberatannya, Sumargo menyoroti beberapa aspek pelaksanaan ujian, di antaranya keterlambatan ujian praktik komputer dan praktik pemulasaraan jenazah dari jadwal yang ditetapkan, serta dugaan belum memadainya sarana dan alat peraga praktik.

Selain itu, kedua peserta disebut memperoleh nilai Computer Assisted Test (CAT) yang sama, yakni 99 dari 100. Kondisi tersebut, menurut kuasa hukum, perlu diikuti penjelasan terbuka mengenai sistem pembobotan, penilaian akhir, dan mekanisme penentuan peserta terpilih.

Kuasa hukum menegaskan, keberatan tersebut ditujukan pada aspek penyelenggaraan dan tanggung jawab administratif panitia, bukan sebagai tuduhan terhadap tim penguji dari KUA Kecamatan Banjarmangu.

Harmono menilai, pengisian jabatan perangkat desa harus dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumuman hasil seleksi semestinya juga disertai keterbukaan informasi yang memungkinkan proses tersebut diuji sesuai ketentuan.

“Jabatan publik harus lahir dari proses yang benar. Jika prosesnya benar, buka dokumennya. Jika ada kekeliruan, perbaiki. Transparansi justru melindungi panitia, pemerintah desa, peserta, dan masyarakat dari kecurigaan maupun sengketa di kemudian hari,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah hukum yang disiapkan merupakan mekanisme konstitusional untuk memperoleh kepastian dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Kantor Hukum Harmony House Of Law menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga instansi berwenang memberikan tindak lanjut dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, perhatian tertuju pada respons pemerintah daerah dan instansi terkait. Keterbukaan dokumen serta kejelasan penanganan pengaduan menjadi bagian penting untuk menjawab keberatan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi perangkat desa.

(Gandul RK)

Baca Juga

dibaca