Purworejo | Rajawalikompas.com — Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemala Bhayangkari kembali menjadi sorotan. Setelah hampir satu tahun menjalankan kegiatan, persoalan mendasar terkait kesiapan bahan baku dan mekanisme kerja masih disebut terjadi di lapangan.
Pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, kebutuhan kentang untuk proses produksi disebut masih mengalami kekurangan hingga sekitar 1.000 porsi, atau diperkirakan mencapai sekitar 100 kilogram.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bahan baku merupakan salah satu komponen utama yang semestinya telah dipastikan ketersediaannya sebelum proses produksi dan distribusi makanan kepada penerima manfaat berlangsung.
Kekurangan bahan dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi alur produksi. Informasi yang diperoleh menyebutkan, tim di lapangan harus menyesuaikan proses memasak dan peracikan dengan kondisi bahan yang tersedia. Dampaknya, pengiriman makanan kepada penerima manfaat, termasuk untuk kegiatan posyandu, disebut mengalami keterlambatan.
Persoalan ini tidak semata menyangkut ada atau tidaknya kentang. Lebih jauh, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perencanaan kebutuhan bahan baku, mekanisme pengadaan, pencatatan dan pengecekan stok, hingga pengawasan persediaan diterapkan dalam operasional SPPG.
Terlebih, unit tersebut disebut telah menjalankan kegiatan hampir satu tahun. Dalam rentang waktu tersebut, semestinya berbagai persoalan operasional yang muncul selama pelaksanaan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem kerja dan mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
Sorotan lain muncul terkait mekanisme pembayaran lembur bagi petugas yang bekerja hingga dini hari.
Berdasarkan informasi yang diterima, petugas pada bagian peracikan yang bekerja hingga sekitar pukul 04.00 WIB disebut memperoleh uang lembur sebesar Rp50.000. Sementara itu, tim bagian memasak yang juga disebut bekerja hingga dini hari dikabarkan tidak memperoleh pembayaran lembur.
Informasi tersebut tentu perlu diklarifikasi kepada pihak pengelola. Apabila terdapat perbedaan pembayaran, publik perlu mengetahui dasar, ketentuan, serta mekanisme yang digunakan dalam menentukan hak lembur masing-masing bagian.
Hal tersebut penting agar sistem kerja tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memiliki ketentuan yang jelas dan dapat dipahami seluruh petugas yang terlibat.
Persoalan kekurangan kentang untuk sekitar 1.000 porsi pada akhirnya membuka pertanyaan yang lebih luas mengenai sistem pengelolaan SPPG Kemala Bhayangkari.
Bagaimana proyeksi kebutuhan bahan baku ditentukan? Siapa yang bertanggung jawab memastikan stok tersedia sebelum produksi dimulai? Bagaimana proses pengecekan bahan dilakukan? Dan, ketika terjadi kekurangan, mekanisme evaluasi apa yang diterapkan agar persoalan serupa tidak berulang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan karena kegiatan SPPG berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan makanan bagi penerima manfaat. Ketepatan waktu produksi dan distribusi menjadi bagian penting dari pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, evaluasi terhadap persoalan operasional tidak semestinya berhenti pada penyelesaian kekurangan bahan pada hari berjalan. Yang lebih penting adalah memastikan akar persoalan diketahui dan sistem diperbaiki.
Setelah hampir satu tahun berjalan, publik berhak mengetahui sejauh mana evaluasi telah dilakukan terhadap pengelolaan SPPG Kemala Bhayangkari, termasuk dalam aspek perencanaan bahan baku, pengadaan, pengawasan persediaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja dan pembayaran lembur.
Hingga berita ini ditulis, pihak pengelola SPPG Kemala Bhayangkari belum memberikan penjelasan resmi mengenai kekurangan bahan untuk sekitar 1.000 porsi maupun mekanisme pembayaran lembur bagi petugas yang bekerja hingga dini hari.
Konfirmasi dari pihak pengelola tetap terbuka dan penting dimuat sebagai bagian dari keberimbangan informasi.
(Adi Rk)
dibaca