Jakarta | Rajawalikompas.com — Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi kedokteran untuk membangun ketahanan nasional di bidang kesehatan. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan strategis yang berpotensi memengaruhi keamanan dan ketahanan bangsa.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto dengan Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI), Prof. Dr. dr. Budi Iman Santoso, beserta jajaran di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan pendidikan kedokteran, pemerataan tenaga medis, pengembangan riset kesehatan, hingga perlindungan data dan sampel genomik nasional.
Penguatan sektor kesehatan dinilai tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga ketahanan nasional. Ketersediaan tenaga medis yang memadai, kapasitas riset dalam negeri, serta kemampuan mengelola dan melindungi sumber daya biologis menjadi bagian penting dari kesiapan nasional menghadapi situasi krisis.
Dalam konteks tersebut, pendidikan kedokteran menjadi salah satu fondasi yang perlu diperkuat. Pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan harus berjalan seiring dengan kebutuhan nasional, termasuk memastikan distribusi tenaga medis yang lebih merata agar kemampuan pelayanan kesehatan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Selain sumber daya manusia, pengembangan riset dan teknologi kesehatan juga menjadi perhatian. Kapasitas penelitian nasional diperlukan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengidentifikasi, memahami, dan merespons berbagai ancaman kesehatan, termasuk ancaman yang berpotensi berkembang menjadi persoalan ketahanan nasional.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah perlindungan data dan sampel genomik nasional.
Data genomik memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan informasi biologis masyarakat dan dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, kedokteran presisi, serta kebijakan kesehatan berbasis data. Karena itu, pengelolaan data dan sampel genomik membutuhkan tata kelola yang kuat, aman, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Perlindungan terhadap sumber daya tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka kedaulatan kesehatan. Indonesia perlu memiliki kapasitas untuk mengelola data, melakukan riset, serta mengembangkan teknologi kesehatan secara mandiri dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, etika, dan perlindungan masyarakat.
Sinergi antara pemerintah dan dunia akademik menjadi semakin penting dalam membangun kemampuan tersebut. Perguruan tinggi dan komunitas akademik memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia, sementara pemerintah memiliki fungsi dalam memastikan kebijakan, regulasi, serta ekosistem riset berjalan untuk mendukung kepentingan nasional.
Kolaborasi lintas sektor juga diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini terhadap berbagai ancaman yang berpotensi memengaruhi ketahanan nasional.
Kemampuan mendeteksi dan menganalisis perubahan risiko kesehatan secara lebih cepat dapat menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mengambil langkah antisipatif. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika krisis terjadi, tetapi juga pada kemampuan mencegah dan mengurangi dampaknya sejak dini.
Dengan demikian, pembangunan ketahanan kesehatan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, mencakup pendidikan, pemerataan tenaga medis, riset, teknologi, keamanan data, hingga sistem deteksi dini.
Pertemuan Kemhan dan MGBKI menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kedaulatan kesehatan sekaligus meningkatkan kapasitas nasional dalam menghadapi tantangan strategis yang dapat berdampak terhadap ketahanan bangsa.
Penguatan ketahanan kesehatan pada akhirnya bukan hanya persoalan meningkatkan kualitas layanan medis, tetapi juga memastikan Indonesia memiliki sumber daya manusia, pengetahuan, teknologi, dan sistem nasional yang cukup kuat untuk menghadapi krisis secara mandiri.
(Arya RK)
dibaca