Jakarta | Rajawalikompas.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih periode 2026–2031 hasil Munas VI yang berlangsung di Asrama Haji Jakarta, 25–27 Agustus 2026, mulai mematangkan agenda konsolidasi organisasi menuju lima tahun kepengurusan ke depan.
Ketua Umum DPP APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., mengatakan proses konsolidasi akan diawali dengan pelantikan jajaran DPP sekaligus Rapat Kerja (Raker) DPP pada 17 Oktober 2026 di Jakarta.
Agenda tersebut akan diikuti 116 personel DPP, yang terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Harian, 11 Wakil Ketua Umum, 44 Ketua Bidang, 8 Wakil Sekretaris Jenderal, 8 Wakil Bendahara Umum, serta 41 unsur departemen.
Sementara itu, Pembukaan Rakernas APKLI Merah Putih sekaligus Pengukuhan DPP periode 2026–2031 dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di Jakarta, dengan pengukuhan oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad.
Hal tersebut disampaikan Ali Mahsun saat memberikan pengarahan dalam Rapat Bidang Media, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat DPP APKLI Merah Putih di Pendopo ABNnews.Id, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Rabu (23/9/2026).
Menurut Ali Mahsun, Raker DPP pada 17 Oktober menjadi momentum penting untuk menerjemahkan hasil Munas VI ke dalam desain kerja organisasi yang terukur.
Sebelas Wakil Ketua Umum akan memaparkan blueprint, program kerja tahunan hingga lima tahun, serta standar operasional prosedur (SOP) sesuai bidang masing-masing.
"Blue print dan program kerja tahunan hingga lima tahun ke depan beserta SOP-nya akan dipaparkan oleh 11 Wakil Ketua Umum sesuai bidang masing-masing dalam Raker DPP APKLI Merah Putih," kata Ali Mahsun.
Hasil Raker DPP selanjutnya akan menjadi bahan utama dalam Rakernas APKLI Merah Putih.
Rakernas juga akan melibatkan struktur organisasi di seluruh Indonesia. Sesuai AD/ART, peserta Rakernas berasal dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, rangkaian Raker DPP dan Rakernas tidak hanya menjadi forum administratif organisasi, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, serta agenda perjuangan APKLI Merah Putih dalam lima tahun mendatang.
Dalam pengarahan tersebut, Ali Mahsun juga menekankan posisi strategis Bidang Media, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat dalam membangun kekuatan organisasi.
Ia menilai fungsi media dan komunikasi tidak semata-mata berkaitan dengan publikasi kegiatan organisasi. Lebih jauh, bidang tersebut menjadi instrumen penting dalam membangun citra, kredibilitas, kepercayaan publik, sekaligus perlindungan reputasi organisasi dan para pelaku usaha kecil dan menengah pedagang kaki lima di Indonesia.
"Bidang Media, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat DPP APKLI Merah Putih memiliki peran mendasar, strategis, dan penting. Bukan saja secara internal, lebih dari itu, meleverage pencitraan dan trust publik terhadap APKLI Merah Putih," ujar Ali Mahsun.
Menurut dia, tata kelola komunikasi yang profesional juga diperlukan sebagai instrumen preventif dan respons organisasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi nama baik, harga diri, harkat, dan martabat organisasi maupun para pelaku UKM PKL Indonesia.
"Ketika terkelola dengan baik, benar, dan profesional akan menjadi bagian dari sumber daya organisasi," tegasnya.
Rapat Bidang Media, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Bidang Media, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat, Drs. H. Ali Akbar Soleman Batubara, dan dihadiri sejumlah jajaran terkait.
Di antaranya Ketua Harian Ellif Krismawati, S.Si., M.M., Ketua Bidang Media Sosial dan Konten Digital Dwi Puantoro, S.T., Ketua Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan Dr. RH. Handini Wulan, Wakil Sekretaris Jenderal Rahman Sugidiyanto, serta unsur departemen yang terdiri atas Tarwiyanti, S.E., Safari Sidakaton, dan Ilham Yulianto.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan organisasi menghadapi rangkaian agenda strategis DPP APKLI Merah Putih menjelang pelantikan, Raker DPP, hingga Rakernas.
Dengan agenda yang telah disusun secara bertahap, DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031 menempatkan konsolidasi organisasi, penyusunan program kerja, standardisasi tata kelola, serta penguatan komunikasi publik sebagai bagian penting dalam membangun organisasi yang lebih terstruktur dan memiliki daya jangkau nasional.
(Hamim RK)
dibaca