Gresik | Rajawalikompas.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa kekuatan partai politik tidak semata ditentukan oleh besarnya dukungan elektoral, tetapi tercermin dari jumlah kursi yang berhasil diraih di parlemen.
[Foto : Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan arahan kepada pengurus dan relawan PAN Gresik dalam Rakerda I dan Pelantikan Pengurus-Relawan PAN Gresik, Minggu (16/8/2026)]
Karena itu, ia mendorong seluruh pengurus dan relawan PAN di Kabupaten Gresik untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 dengan memperkuat struktur organisasi sekaligus meningkatkan perolehan suara.
Pernyataan tersebut disampaikan Viva Yoga saat menghadiri Rakerda I dan Pelantikan Pengurus-Relawan PAN Gresik di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Minggu (16/8/2026).
Di hadapan pengurus dan relawan yang berasal dari berbagai desa dan kecamatan, Viva Yoga menekankan pentingnya kerja politik yang terorganisasi dan berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan suara tidak mungkin dicapai tanpa kekuatan struktur partai yang solid hingga tingkat bawah serta pergerakan relawan di tengah masyarakat.
“Struktur organisasi dan kekuatan relawan harus bekerja keras. Tanpa struktur dari tingkat cabang dan ranting serta relawan yang bergerak, pasti suara partai tidak akan maksimal,” tegas Viva Yoga.
Ia pun mengajak seluruh kader PAN Gresik menyatukan tekad untuk meningkatkan perolehan suara sekaligus menambah jumlah kursi PAN pada Pemilu 2029.
Viva Yoga mengingatkan bahwa keberadaan PAN harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurutnya, perjuangan politik tidak berhenti pada momentum pemilu, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Saya yakin Saudaraku di Gresik tetap semangat dan memikirkan perjuangan,” ujarnya.
Sebagai salah satu partai pendukung pemerintahan, Viva Yoga menegaskan PAN memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pembangunan yang dijalankan kadernya di lembaga eksekutif dapat direalisasikan sesuai dengan visi Asta Cita.
Namun, dukungan terhadap pemerintah, kata dia, tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan parlemen. Pemerintahan yang kuat tetap membutuhkan kontrol dan sikap kritis dari DPR agar setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
“PAN ingin pemerintah ini kuat. Untuk kuat maka perlu adanya pengawalan dan pentingnya sikap kritis dari DPR dalam menyoroti berbagai kebijakan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Viva Yoga juga menegaskan sikap PAN terkait sistem pemilu. PAN, kata dia, tetap memperjuangkan sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak.
Menurutnya, sistem tersebut mendorong setiap calon anggota legislatif untuk bekerja secara serius membangun basis dukungan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“PAN tetap memperjuangkan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak,” tegasnya.
Sementara terkait parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, Viva Yoga menilai ketentuan tersebut perlu dikaji dan direvisi menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat ini, ambang batas parlemen berada pada angka 4 persen. Menurut Viva Yoga, formulasi baru nantinya harus mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan tetap menjaga prinsip keterwakilan dalam sistem pemilu.
Ia mengingatkan, semakin tinggi ambang batas parlemen, semakin besar pula potensi suara sah pemilih tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi proporsionalitas hasil pemilu.
Viva Yoga menyebut pada Pemilu 2024 terdapat sekitar 16 juta suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi.
“Semakin tinggi suara sah tidak bisa dijadikan kursi maka pemilu menjadi disproporsionalitas sehingga nilai keterwakilannya semakin rendah,” tutur mantan Presidium MN KAHMI tersebut.
Bagi PAN, pembahasan mengenai sistem pemilu dan ambang batas parlemen bukan sekadar persoalan teknis elektoral, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas representasi politik masyarakat di parlemen. Karena itu, seluruh desain sistem pemilu, menurut Viva Yoga, harus diarahkan untuk memastikan suara rakyat memperoleh ruang keterwakilan yang proporsional.
(Dwi RK)
dibaca