Gresik | Rajawalikompas.com – Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD terkait Ketepatan Perencanaan dan Penganggaran bagi seluruh perangkat daerah di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Gresik dalam mewujudkan penyusunan APBD yang lebih tepat sasaran, efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat pemahaman seluruh perangkat daerah, Pemkab menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, serta dihadiri Inspektur Kabupaten Gresik Achmad Hadi, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Andhy Hendro Wijaya, para sekretaris perangkat daerah, kepala bagian, dan pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Dalam sambutannya, Sekda Washil menegaskan bahwa kualitas APBD sangat ditentukan oleh ketepatan proses perencanaan sejak awal. Menurutnya, penyusunan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
"Perencanaan yang baik merupakan fondasi utama pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Seluruh perangkat daerah harus memiliki persepsi yang sama agar APBD yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Washil juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
"Capaian WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah. Prestasi ini harus terus dipertahankan melalui penguatan tata kelola keuangan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan," tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda mengingatkan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 menghadapi berbagai penyesuaian kebijakan, di antaranya terkait pemenuhan mandatory spending, penyempurnaan mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta implementasi berbagai regulasi terbaru.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program yang diusulkan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, menggunakan nomenklatur yang sesuai dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Selain itu, Washil juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam penganggaran barang milik daerah guna menghindari potensi temuan dalam pemeriksaan keuangan.
"Anggaran yang berkualitas adalah anggaran yang disusun secara efisien, akuntabel, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Jatim I BPK Perwakilan Jawa Timur, Agvita Windiadi, menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap program yang akan dianggarkan. Menurutnya, penyusunan APBD tidak boleh sekadar mengulang program tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan riil di lapangan.
"Jangan hanya melakukan copy-paste dari anggaran tahun sebelumnya. Setiap program harus melalui evaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan aktual, serta memiliki indikator kinerja yang jelas agar penggunaan anggaran benar-benar efektif," jelasnya.
Agvita juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dan belanja yang direncanakan. Pengelolaan kas daerah yang sehat, menurutnya, menjadi faktor penting untuk menghindari terjadinya beban utang kepada pihak ketiga akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.
Melalui kegiatan pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Gresik berharap seluruh perangkat daerah semakin meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta mewujudkan APBD yang lebih berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(Dwi RK)
dibaca