 |
| [Foto Bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. H. Kodrat Sunyoto, S.H., M.Si. bersama Masyarakat Desa Siwalan] |
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asro'i Widyana, Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Komisi III, Kepala Desa Siwalan beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, pemuda, dan ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Dalam sambutannya, Kodrat Sunyoto menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung suara masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan di lapangan.
"Kami hadir bukan sekadar memenuhi agenda reses, tetapi untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi akan kami catat dan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang kami miliki di DPRD Provinsi Jawa Timur," tegas Kodrat.
Memasuki sesi tanya jawab, warga secara bergantian menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan perbaikan infrastruktur, mulai dari peningkatan kualitas jalan desa, pembangunan dan normalisasi saluran drainase, hingga penerangan jalan umum yang dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Kodrat menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Ia memastikan setiap usulan yang disampaikan akan dihimpun sebagai bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan di tingkat provinsi.
Selain infrastruktur, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi, seperti keterbatasan akses permodalan, pemasaran produk, hingga kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan daya saing usaha.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kodrat mengatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat sehingga harus terus diperkuat melalui program pemberdayaan, pendampingan, serta perluasan akses pasar.
Menurutnya, apabila UMKM berkembang, maka roda perekonomian daerah juga akan semakin kuat dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga juga mengajukan pertanyaan mengenai berbagai program bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran serta mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Kodrat menjelaskan bahwa pihaknya terus mengawal berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar agar setiap kebutuhan dapat diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Asro'i Widyana, Anggota DPRD Kabupaten Gresik Komisi III, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi dalam mempercepat pembangunan.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara masyarakat dan para wakil rakyat menjadi kunci agar setiap usulan yang berkembang di tingkat desa dapat diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing.
"Kolaborasi antara pemerintah desa, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi harus terus diperkuat. Dengan komunikasi yang baik, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara bertahap dan berkelanjutan," ujar Asro'i.
Kegiatan reses ditutup dengan penyerahan berbagai usulan masyarakat kepada kedua legislator untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Suasana dialog yang terbuka menunjukkan tingginya harapan masyarakat agar aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan administrasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Melalui reses ini, Kodrat Sunyoto menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga setiap aspirasi yang lahir dari desa dapat menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan di Jawa Timur.
(Dwi RK)
dibaca