Massa tuntut audit Dana Desa, dugaan fee proyek hingga 25 persen disorot, aksi berujung penolakan warga dan LSM Gresik
 |
| [Foto : Perwakilan ABJI Lamongan Saat Berorasi Di Depan Kantor Kecamatan Wringinanom Gresik] |
Gresik | Rajawalikompas.com – Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) Kabupaten Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Rabu (24/06/2026). Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Wringinanom, khususnya yang bersumber dari Dana Desa dan program ketahanan pangan.
Dengan pengawalan ketat aparat TNI dan Polri, massa ABJI membentangkan spanduk berisi enam poin tuntutan. Di antaranya mendesak audit dan pengusutan penggunaan Dana Desa sebesar 20 persen untuk program ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025, transparansi pengelolaan Bantuan Khusus Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui program TPS3R Tahun Anggaran 2024–2025, serta pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dan pekerjaan Bantuan Khusus Perkim Tahun Anggaran 2024–2025.
Selain itu, massa juga meminta dilakukan audit terhadap sejumlah pekerjaan fisik Dana Desa yang diduga tidak sesuai dengan pagu anggaran. Mereka turut menyoroti dugaan praktik jual beli proyek serta pungutan proyek yang disebut mencapai 15 hingga 25 persen dari tingkat atas hingga pemerintah desa yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara.
Dalam orasinya, Suliono selaku Ketua ABJI juga mempertanyakan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pihak Kecamatan Wringinanom terhadap pemerintah desa. Mereka menilai pengawasan yang dilakukan belum maksimal sehingga berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik terus bermunculan.
Namun aksi yang awalnya berlangsung damai itu berubah tegang ketika sejumlah warga bersama aktivis dan perwakilan LSM asal Kabupaten Gresik mendatangi lokasi demonstrasi. Kehadiran mereka bukan untuk bergabung dalam aksi, melainkan menyampaikan penolakan terhadap demonstrasi yang dilakukan kelompok dari luar daerah.
Warga mempertanyakan alasan massa dari Kabupaten Lamongan melakukan aksi terkait persoalan desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Gresik. Menurut mereka, Gresik memiliki banyak elemen masyarakat, organisasi sosial, serta LSM yang mampu mengawal dan mengawasi berbagai persoalan yang terjadi di daerahnya sendiri.
Ketegangan antara kedua kelompok tidak dapat dihindari. Adu argumentasi yang berlangsung di depan Kantor Kecamatan Wringinanom berkembang menjadi aksi saling dorong dan saling desak. Massa ABJI akhirnya dipukul mundur dari lokasi aksi setelah mendapat penolakan dari warga dan sejumlah elemen masyarakat lokal.
"Di Gresik banyak LSM dan elemen masyarakat yang mampu mengawal persoalan ini. Kami mempertanyakan mengapa justru pihak dari luar daerah yang turun melakukan aksi," ujar salah seorang warga yang berada di lokasi.
Melihat situasi yang mulai memanas, aparat TNI dan Polri yang telah bersiaga sejak awal langsung melakukan pengamanan untuk mencegah bentrokan yang lebih besar. Berkat kesigapan aparat keamanan, situasi akhirnya dapat dikendalikan dan kembali kondusif.
Meski aksi berakhir dengan ketegangan, berbagai tuntutan yang disampaikan ABJI terkait penggunaan Dana Desa, program ketahanan pangan, Bantuan Khusus DLH, Bantuan Khusus Perkim, hingga dugaan praktik pungutan proyek tetap menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak berharap instansi terkait dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kecamatan Wringinanom maupun pemerintah desa yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut. RajawaliKompas.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
(Redaksi RK)
dibaca