Ambulans Sosial Butuh Kemudahan Akses BBM Bersubsidi, H. Mat Yasin Dorong Kebijakan Humanis Demi Kelancaran Layanan Kemanusiaan

[Foto : H Mat Yasin Ketua DPAC Madas Sedarah Balongpanggang]

Gresik  | Rajawalikompas.com – Kepedulian terhadap pelayanan kemanusiaan mendorong Ketua DPAC MADAS Sedarah Balongpanggang, H. Mat Yasin, mengusulkan adanya penyempurnaan kebijakan terkait akses pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan ambulans sosial. Menurutnya, regulasi yang lebih adaptif diperlukan agar pelayanan darurat kepada masyarakat tidak terhambat oleh kendala administratif, tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas dalam penyaluran subsidi.

Usulan tersebut lahir dari pengalaman yang dialami Tim Ambulans MADAS Sedarah Kabupaten Gresik saat hendak mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite di salah satu SPBU. Pada saat itu, kendaraan ambulans tidak dapat melakukan pengisian karena barcode yang menjadi syarat administrasi tidak terbawa, sementara kendaraan tersebut tengah menjalankan fungsi sosial untuk melayani masyarakat secara cuma-cuma.

H. Mat Yasin menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut bukanlah bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun PT Pertamina. Sebaliknya, ia memandang sistem yang telah berjalan perlu disempurnakan agar tetap mampu mengakomodasi kondisi-kondisi darurat yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

"Ambulans kami digunakan sepenuhnya untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Siapa pun masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis akan kami layani tanpa dipungut biaya. Harapan kami, ketika terjadi keadaan darurat dan barcode tertinggal, tersedia mekanisme verifikasi yang memungkinkan kendaraan tetap memperoleh BBM agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti," ujar H. Mat Yasin.Minggu (28/06/2026)

Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap kegiatan sosial tidak hanya diwujudkan melalui bantuan anggaran, tetapi juga melalui kebijakan yang memberikan kemudahan operasional bagi relawan dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini turut membantu tugas-tugas pelayanan publik.

Ia menilai keberadaan ambulans sosial telah menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan transportasi medis secara cepat, namun memiliki keterbatasan ekonomi. Karena itu, kebijakan yang memberikan fleksibilitas dalam kondisi tertentu dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin pelayanan kemanusiaan.

Sebagai solusi, H. Mat Yasin mengusulkan adanya mekanisme khusus bagi ambulans sosial milik organisasi kemasyarakatan, yayasan, maupun komunitas relawan. Mekanisme tersebut dapat berupa pendataan resmi, penerbitan kartu identitas kendaraan sosial, ataupun sistem verifikasi digital yang dapat diakses petugas SPBU ketika terjadi kondisi darurat.

Selain itu, ia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, PT Pertamina, serta pengelola SPBU agar tersedia pedoman teknis yang seragam bagi petugas di lapangan dalam melayani kendaraan ambulans sosial yang sedang menjalankan misi kemanusiaan.

"Harapan kami sederhana. Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera, namun pelayanan terhambat hanya karena persoalan administratif yang sebenarnya masih dapat dicarikan solusi. Negara hadir bukan semata melalui bantuan dana, melainkan juga melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan kemanusiaan," tuturnya.

Menurut H. Mat Yasin, sinergi antara pemerintah, BUMN, organisasi kemasyarakatan, serta relawan akan memperkuat sistem pelayanan sosial di tengah masyarakat. Ia optimistis, apabila tersedia mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepentingan pengawasan distribusi BBM bersubsidi tetap terjaga sekaligus tidak menghambat pelayanan kemanusiaan.

(Eko RK)

Baca Juga

dibaca