Emosi Memuncak, DPRD Gresik Geram Terhadap Sikap Pedagang Korban Penggusuran Di Driyorejo

[Foto : Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir Saat Menemui Pedagang Korban Penggusuran Di Driyorejo]

Gresik | Rajawalikompas.com - Kantor DPRD Gresik memanas menyusul aksi protes para pedagang korban penggusuran di wilayah Driyorejo yang dinilai sudah melampaui batas. Ketegangan memuncak saat rapat paripurna berlangsung pada Selasa (20/5/2026), ketika sejumlah pendemo menggedor pintu ruang sidang hingga memicu reaksi keras dari para anggota dewan.

Insiden tersebut bermula saat rapat paripurna tengah berlangsung. Suasana mendadak ricuh setelah massa aksi mencoba masuk dan menggedor pintu ruang rapat. Aksi itu disebut bukan kali pertama terjadi. Sehari sebelumnya, sejumlah pendemo juga sempat mendatangi dan memasuki ruang fraksi-fraksi di lingkungan DPRD Gresik untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Pemerintah Kabupaten Gresik sebenarnya disebut telah beberapa kali melakukan upaya mediasi terkait persoalan penggusuran tersebut. Mediasi dilakukan baik di kawasan Driyorejo maupun di kantor DPRD Gresik. Bahkan sejak awal April 2026, pemerintah telah menawarkan solusi relokasi di sekitar kawasan KBD dengan biaya sewa yang dinilai ringan dan terjangkau.

Namun, tawaran tersebut dikabarkan belum diterima oleh para pedagang. Sebagian dari mereka tetap meminta agar lokasi relokasi diberikan tanpa biaya sewa.

Dalam permasalahan ini, lahan yang selama ini ditempati untuk berdagang juga disebut bukan merupakan tanah milik pribadi para pedagang. Sementara itu, aksi bertahan para pendemo di kantor DPRD Gresik telah berlangsung kurang lebih selama 40 hari.

Situasi semakin memanas dalam tiga hari terakhir. Aktivitas para pendemo dinilai mulai mengganggu jalannya kegiatan kedewanan, mulai dari memasuki ruang fraksi hingga melakukan aksi penggedoran pintu saat sidang paripurna berlangsung.

Puncaknya terjadi pada Selasa siang, ketika emosi sejumlah anggota DPRD Gresik tidak lagi terbendung. Adu mulut antara pendemo dan anggota dewan pun terjadi di area kantor DPRD. Beberapa anggota dewan menilai tindakan massa sudah mengarah pada sikap arogan dan tidak menghormati jalannya institusi pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, persoalan antara pedagang korban penggusuran dengan Pemerintah Kabupaten Gresik masih belum menemukan titik temu. Kedua belah pihak diharapkan dapat kembali membuka ruang dialog demi menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga kondusivitas wilayah.

(Eko RK)

Baca Juga

dibaca