Kisruh Internal Gerindra Meledak Tudingan Tanpa Bukti, Kader vs Dewan Penasehat Sidoarjo Memanas

[Foto : Rahmat Muhajirin Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra DPC Kabupaten Sidoarjo]

SURABAYA | RAJAWALIKOMPAS.COM – Konflik internal di tubuh Partai Gerindra Jawa Timur kian terbuka ke publik. Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor DPD Gerindra Jatim, Senin (6/4/2026), justru memicu polemik baru: tudingan serius tanpa bukti yang kini berbalik menjadi sorotan.

Aksi yang dipimpin Diana R. Samar bersama sejumlah massa itu mengusung isu besar menjaga marwah institusi negara dan Presiden Prabowo Subianto. Namun di balik narasi tersebut, muncul tuntutan spesifik: mendesak Rahmat Muhajirin (RM), Ketua Dewan Penasehat DPC Gerindra Kabupaten Sidoarjo, untuk meminta maaf secara terbuka.

Masalahnya, tudingan yang dilayangkan dinilai belum memiliki dasar yang jelas.Isu bermula dari selebaran dan pemberitaan yang menyebut adanya pernyataan RM yang dianggap merendahkan marwah lembaga negara seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Narasi ini kemudian berkembang liar di ruang publik.

Namun saat dikonfirmasi, RM membantah keras, “Itu tidak benar. Tidak ada satu pun pernyataan saya yang merendahkan institusi negara,” tegasnya.

Tak hanya membantah, RM juga mengaku telah melakukan penelusuran menyeluruh di berbagai platform media sosial—mulai dari TikTok, Instagram hingga Facebook. Hasilnya nihil.

“Kami sudah cek dan ricek. Tidak ada. Kalau tidak ada bukti, ini patut diduga hoaks,” ujarnya.

Pernyataan ini justru membuka pertanyaan baru: siapa yang memproduksi narasi tersebut, dan untuk kepentingan apa?

RM mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya meredam konflik dengan membuka ruang klarifikasi. Bahkan, lima koordinator aksi telah diundang untuk berdialog langsung. Namun, undangan itu ditolak.

“Kami ingin persoalan ini dibuka terang. Tapi mereka tidak mau datang,” ungkapnya.

Situasi semakin sensitif karena pihak yang melakukan aksi disebut masih bagian dari internal Gerindra. Diana R. Samar sendiri diketahui pernah mencalonkan diri sebagai legislatif dari partai yang sama.

Di titik ini, konflik tak lagi sekedar soal klarifikasi pernyataan, tetapi mulai mengarah pada framing politik internal yang berpotensi merusak soliditas partai.

“Kalau terus membawa narasi tanpa dasar, apalagi mengatasnamakan masyarakat dan partai, ini sudah kelewat batas. Kami siap tempuh jalur hukum,” tegasnya.

Kisruh ini kini menjadi ujian serius bagi soliditas Partai Gerindra di daerah. Di tengah sorotan publik, transparansi dan pembuktian menjadi kunci—bukan sekadar opini yang digiring tanpa data.

Jika tidak segera diselesaikan, konflik terbuka antar kader ini berpotensi menjadi preseden buruk, bukan hanya bagi internal partai, tetapi juga kepercayaan publik terhadap dinamika politik yang sehat.

(Wid RK)

Baca Juga

dibaca