Skandal Rabat Beton Desa Tebaloan Spesifikasi Menyusut, Dana BKK Dipertanyakan

[Foto : Papan Nama Pengerjaan Proyek Rabat Beton Desa Tebaloan]

Rajawali Kompas , Gresik || Polemik anggaran kembali mengguncang Desa Tebaloan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik. Setelah sebelumnya mencuat soal dugaan kejanggalan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  yang tak kunjung direalisasikan sejak awal tahun, kini warga kembali dikejutkan dengan aroma skandal baru terkait proyek fisik yang dananya bersumber dari anggaran yang sama.

Tim investigasi sosial kontrol dari awak media menemukan sejumlah indikasi kuat penyimpangan dalam proyek pembangunan rabat beton yang bernilai Rp 154 juta dari Dana BKK Kabupaten Gresik tahun anggaran 2024. Proyek yang tercantum dalam papan informasi memiliki spesifikasi panjang 110,5 meter, lebar 3,5 meter, dan tebal 20 sentimeter. Namun, temuan di lapangan berbicara lain.

Fakta di lokasi menunjukkan bahwa lebar jalan hanya sekitar 2,25 meter, jauh menyimpang dari spesifikasi yang tercantum. Tak hanya soal ukuran, proses pelaksanaannya pun menyisakan pertanyaan besar.

Proyek yang secara administratif tercatat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tebaloan, ternyata diduga diborongkan kepada pihak ketiga berinisial (Y) yang tidak memiliki afiliasi resmi dengan pemerintah desa. Hal ini berpotensi melanggar aturan tentang pelibatan masyarakat desa dalam pengelolaan dana pembangunan.

Saat dikonfirmasi terkait temuan ini, Kepala Desa Tebaloan, Afuan Afanadi (Andik), memilih bungkam dan enggan memberikan klarifikasi. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Camat Duduk Sampeyan, yang tidak memberikan penjelasan apapun saat dimintai tanggapan oleh tim media.

Ketertutupan para pemangku kebijakan ini justru semakin menambah kecurigaan publik. Sejumlah warga menyuarakan keresahan dan mempertanyakan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana publik di desa mereka.

“Kami hanya ingin pembangunan yang jujur dan bermanfaat. Kalau memang ada penyimpangan, harus diusut tuntas. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Dugaan skandal ini memperpanjang daftar masalah dalam pengelolaan Dana BKK di wilayah Gresik. Publik pun mulai menduga adanya aktor-aktor besar di balik proyek ini, yang dengan leluasa bermain di atas penderitaan rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak desa, kecamatan, maupun instansi terkait.

(Ian)

Baca Juga

dibaca

Posting Komentar

Hi Please, Do not Spam in Comments

Lebih baru Lebih lama

Sariyan

Pimred Rajawali Kompas. WA: 081216676968

Countact Pengaduan