 |
| [Foto : Sekolah SMA Negeri 1 Cerme] |
Berdasarkan data yang disampaikan pihak sekolah, SMAN 1 Cerme memiliki 36 kelas dengan masing-masing 36 siswa, sehingga jumlah peserta didik mencapai sekitar 1.296 siswa.
Menurut keterangan narasumber, paket seragam peserta didik baru mencapai sekitar Rp2,2 juta. Selain itu, terdapat perbedaan harga antara paket seragam siswa dan siswi, dengan paket siswi disebut lebih mahal.
Wali murid mempertanyakan rincian jenis dan jumlah seragam, harga setiap perlengkapan, pihak penyedia, serta dasar penetapan biaya tersebut.
Narasumber juga menyampaikan adanya PMP (Peningkatan Mutu Pendidikan) sebesar Rp100 ribu. Menurut sumber, pembayaran tersebut bersifat wajib dan tidak diberikan kwitansi.
Persoalan lain berkaitan dengan uang gedung atau sumbangan sukarela. Menurut narasumber, nominal yang sebelumnya disebut Rp1 juta kemudian menjadi Rp300 ribu setelah adanya wali murid yang melakukan protes.
Selain itu, peserta didik disebut dikenakan biaya Rp250 ribu untuk kegiatan kunjungan ke salah satu universitas di Surabaya. Menurut narasumber, pembayaran tersebut bersifat wajib dan ketika meminta kwitansi, bukti pembayaran disebut tidak diberikan.
Narasumber juga menyebut bahwa persoalan kwitansi bukan hanya berkaitan dengan kunjungan universitas. Menurut keterangannya, sejumlah pembayaran lainnya juga disebut tidak disertai kwitansi.
Di sisi lain, muncul pula dugaan praktik siswa titipan yang disebut-sebut berkaitan dengan uang dalam jumlah puluhan juta rupiah. Informasi ini masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Rajawali Kompas tidak menyimpulkan adanya praktik tersebut tanpa bukti dan klarifikasi dari pihak terkait.
Berbagai informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, dasar kebijakan, mekanisme pembayaran, administrasi, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan sekolah.
Dengan jumlah peserta didik sekitar 1.296 siswa, setiap kebijakan pembiayaan yang diterapkan secara luas tentu memiliki dampak terhadap banyak keluarga.
Namun, seluruh informasi dalam pemberitaan ini masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi. Rajawali Kompas tidak menempatkan dugaan sebagai fakta yang telah terbukti.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari pihak SMAN 1 Cerme, Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait seragam, PMP, sumbangan, biaya kunjungan, persoalan kwitansi, serta dugaan siswa titipan.
Pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Rajawali Kompas akan terus menelusuri informasi ini berdasarkan data, dokumen, keterangan narasumber, dan konfirmasi para pihak.
(Redaksi)
dibaca