Advokat praktisi hukum menilai legitimasi jabatan Wakil Presiden melekat pada mandat rakyat dan pelantikan sesuai UUD 1945. Putusan administratif tidak serta-merta mengakhiri jabatan konstitusional.
Jakarta | Rajawalikompas.com – Wacana mengenai desakan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Menanggapi polemik tersebut, Advokat dan praktisi hukum Luthfi Qomaruzzaman, Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Advokat Republik Indonesia (P.A.R.I), menyampaikan pandangan hukum tata negara bahwa tekanan politik tidak dapat dijadikan dasar konstitusional untuk meminta seorang Wakil Presiden mengundurkan diri.
Menurut Luthfi, persoalan kedudukan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menjelaskan, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh mandat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Mekanisme tersebut, menurutnya, berlandaskan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945, sedangkan penyelenggaraan pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E UUD 1945.
Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Presiden dan Wakil Presiden kemudian dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
"Dalam perspektif hukum tata negara, legitimasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari mandat rakyat melalui pemilihan umum serta proses pelantikan yang diatur konstitusi. Karena itu, persoalan jabatan tidak semestinya diselesaikan hanya berdasarkan tekanan politik," demikian pandangan Luthfi.
Lebih lanjut, Luthfi menyoroti persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketentuan tersebut mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau sekolah lain yang sederajat.
Menurut Luthfi, dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian terkait perlu dibedakan kedudukannya dengan persyaratan pendidikan substantif sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ia berpandangan, surat keterangan penyetaraan merupakan dokumen administratif yang berfungsi melengkapi persyaratan pencalonan. Sementara itu, persoalan kesetaraan pendidikan harus dilihat berdasarkan riwayat pendidikan dan ketentuan yang berlaku.
Luthfi juga menyinggung riwayat pendidikan Gibran yang melanjutkan pendidikan tinggi di Singapura hingga memperoleh gelar sarjana (S-1). Menurut pandangannya, hal tersebut menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan dalam melihat persoalan kesetaraan pendidikan.
Ia turut merujuk Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurutnya mengatur mekanisme pemenuhan persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui bukti ijazah pendidikan yang lebih tinggi.
Dalam pandangannya, Luthfi menegaskan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pembatalan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Ia menilai perlu ada pembedaan yang jelas antara objek sengketa administratif dan kedudukan jabatan konstitusional.
"Putusan yang membatalkan suatu dokumen administratif tidak otomatis membatalkan jabatan Wakil Presiden. Keduanya memiliki objek dan konsekuensi hukum yang berbeda," menjadi penekanan dalam argumentasi hukumnya.
Luthfi juga menyinggung gugatan yang berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia berpandangan bahwa persoalan legal standing, kedudukan hukum para pemohon, serta waktu pengajuan gugatan merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam proses peradilan.
Menurutnya, apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan tersebut harus dibaca berdasarkan ruang lingkup dan amar putusan, bukan ditafsirkan secara berlebihan sebagai dasar untuk mengakhiri jabatan Wakil Presiden.
Lebih jauh, Luthfi menilai Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan pemerintahan yang berjalan berdasarkan konstitusi.
Ia berpandangan, Presiden Prabowo seharusnya memberikan perlindungan dan pembelaan secara konstitusional terhadap Wakil Presiden apabila muncul tekanan politik yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang memadai.
Menurutnya, tanggung jawab menjaga konstitusi bukan hanya berada di tangan Presiden, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh lembaga negara, termasuk MPR dan DPR sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden telah memiliki aturan tersendiri dalam UUD 1945, sehingga tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini ataupun dinamika politik.
"Konstitusi harus menjadi panglima dalam kehidupan bernegara. Jangan sampai tekanan politik menggeser prinsip-prinsip hukum tata negara yang telah diatur secara tegas dalam UUD 1945," tegas Luthfi.
Menutup pandangannya, Luthfi menekankan bahwa stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap mandat rakyat harus dijaga melalui mekanisme hukum yang benar.
Baginya, perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, setiap persoalan yang menyangkut kedudukan pejabat negara harus diselesaikan berdasarkan hukum, bukti, dan mekanisme konstitusional.
Ia mengingatkan bahwa MPR, Presiden, DPR, serta seluruh elemen penyelenggara negara memiliki tanggung jawab menjaga dan melaksanakan amanat UUD 1945.
"Jabatan yang lahir melalui mekanisme konstitusional harus dihormati. Apabila terdapat persoalan hukum, penyelesaiannya juga harus melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan tekanan politik," pungkasnya.
(Pan RK)
dibaca

Hi Please, Do not Spam in Comments