Gibran Sampaikan Niat Mundur, Istana Ungkap Permintaan Buktikan Keabsahan Ijazah

[Foto : Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia Dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia]

Jakarta | Rajawalikompas.com – Dinamika politik di lingkungan Istana Kepresidenan menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas sejumlah dinamika yang berkembang, termasuk persoalan hukum terkait jabatan dan persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Namun, Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak permohonan tersebut.

Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan sebagaimana informasi yang beredar. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran.

Di sisi lain, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi perhatian dan perdebatan publik melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Permintaan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan kedua tokoh negara itu. Gibran disebut ingin menempuh proses hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya.

Pernyataan Mensesneg tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai situasi yang berkembang di lingkaran pemerintahan, khususnya menyangkut posisi Wakil Presiden dan persoalan administrasi pendidikan yang kini menjadi perhatian publik.

Meski demikian, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada pernyataan resmi bahwa pengunduran diri Gibran telah diterima ataupun telah berlaku secara formal.

Perkembangan selanjutnya, termasuk langkah hukum melalui PTUN dan kepastian sikap terkait jabatan Wakil Presiden, masih menjadi hal yang dinantikan publik.

Publik kini menunggu bagaimana proses hukum dan dinamika ketatanegaraan tersebut akan berjalan, mengingat persoalan ini tidak hanya menyangkut individu pejabat negara, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum.

(Arya RK)

Baca Juga

dibaca