Pemkab Gresik Gandeng TNI-Polri, Targetkan 442 Ribu KK Terdata Perlinsos Digital

[Foto : Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif bersama unsur TNI-Polri dan jajaran Pemkab Gresik dalam kegiatan Bimtek Perlinsos Digital di Kantor Bupati Gresik, Senin (26/10/2026).]

Gresik | Rajawalikompas.com – Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat sinergi dengan TNI dan Polri untuk mempercepat pendataan masyarakat melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membenahi akurasi data kemiskinan sekaligus memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlinsos Digital yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini diikuti 300 peserta, terdiri atas 150 personel TNI dan 150 personel Polri.

Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif menegaskan, pembaruan data menjadi salah satu tantangan penting dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Pasalnya, terdapat perbedaan angka kemiskinan antara data Badan Pusat Statistik (BPS), hasil verifikasi di tingkat desa, dan data yang tercatat dalam sistem kementerian.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, angka kemiskinan Gresik menurut BPS mencapai 9,95 persen atau sekitar 130 ribu jiwa. Sementara itu, hasil verifikasi desa diperkirakan mencapai 140 ribu jiwa, sedangkan data kelompok desil 1–4 dalam sistem kesejahteraan sosial disebut mencapai sekitar 500 ribu jiwa.

“Perbedaan data ini menjadi salah satu alasan kita mempercepat pelaksanaan Perlinsos Digital. Kita ingin seluruh data masyarakat dapat terhubung dan diverifikasi melalui sistem sehingga penentuan penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Alif.

Pemkab Gresik menargetkan sekitar 442.390 kepala keluarga (KK) masuk dalam pendataan Perlinsos Digital. Karena itu, para agen diminta menjangkau seluruh kepala keluarga, bukan hanya warga yang selama ini telah teridentifikasi membutuhkan bantuan.

Alif menegaskan, pendaftaran bukan jaminan seseorang otomatis menerima bantuan sosial. Penetapan penerima tetap bergantung pada hasil penilaian kelayakan dan tahapan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program juga akan dipantau melalui portal yang mencatat aktivitas agen dan jumlah pendaftar di setiap kecamatan. Selain itu, peserta didorong membantu masyarakat mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Disdukcapil Kabupaten Gresik.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Gresik AKP M. Nur Setyabudi, yang mewakili Kapolres Gresik, menekankan pentingnya integritas, ketelitian, dan koordinasi lintas sektor dalam proses pendataan.

Ia mengingatkan para agen agar menjaga keakuratan informasi, memberikan edukasi mengenai mekanisme pengajuan bantuan, serta mewaspadai potensi penyalahgunaan data dan pungutan liar. Pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara humanis, objektif, dan berkeadilan.

Bimtek tersebut menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Umi Khoiroh dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Gresik Muhammad Hari Syawaludin sebagai pemateri, dengan Farida dari Bidang Jaminan Sosial sebagai pemandu kegiatan.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat, Pemkab Gresik berharap pendataan dapat berlangsung lebih luas dan terukur. Akurasi data menjadi kunci agar kebijakan perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

(Dwi RK)

Baca Juga

dibaca