 |
| [Foto : Hidayat Dosen Teknik Industri UMG] |
Pemerintah memperkirakan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi mencapai Rp51,8 triliun, dengan Aceh menjadi wilayah yang mengalami kerusakan terparah.
Banjir bandang membawa material lumpur, batu, hingga batang kayu besar, menyapu rumah, sawah, dan fasilitas publik. Di sejumlah wilayah, permukiman warga hilang tersapu air dalam hitungan menit.
Sejumlah warga di lokasi pengungsian mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda. “Saya hanya ambil ijazah anak dan pakaian seadanya. Air datang sangat cepat,” kata salah satu pengungsi di Aceh.
Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, puluhan desa masih terisolasi akibat jembatan roboh dan akses jalan tertimbun longsor. TNI dan BNPB telah mengerahkan jembatan Bailey, water treatment mobile, serta melakukan airdrop logistik ke daerah yang tidak dapat dijangkau lewat darat.
Catatan BNPB menunjukkan bahwa sepanjang 2024 terjadi 5.593 kejadian bencana di Indonesia. Mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Banjir terjadi lebih dari 2.200 kali dan longsor lebih dari 900 kali.
Sumatra menjadi salah satu episentrum dengan tingkat kerusakan paling besar dalam dua tahun terakhir. Mei 2024, banjir lahar dingin dari Gunung Marapi menewaskan 61 orang dan merusak ribuan rumah di Sumatera Barat.
BMKG menjelaskan bahwa hujan ekstrem dipicu siklon yang menyebabkan curah hujan sangat tinggi di wilayah utara Sumatra. Namun para ahli menilai skala kerusakan diperbesar oleh penurunan tutupan hutan dan alih fungsi lahan di hulu sungai.
Selama dua dekade terakhir, Sumatra kehilangan jutaan hektare hutan yang berfungsi sebagai penyangga air. Aliran air yang tidak terserap tanah membuat banjir bandang lebih cepat dan lebih destruktif.
Sejumlah video dari lokasi kejadian menunjukkan tumpukan kayu besar terbawa banjir dan menumpuk di jembatan serta permukiman warga. Pemerintah pusat menyatakan akan mengevaluasi izin tambang dan aktivitas ilegal yang diduga memperparah kerentanan lereng dan daerah aliran sungai.
Pengamat kebencanaan dan akademisi sejumlah kampus menilai pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan tata ruang, terutama di zona merah rawan longsor dan dataran banjir.
“Rehabilitasi hulu sungai dan pembatasan pembukaan lahan harus menjadi prioritas. Kita tidak mungkin menghentikan hujan, tapi kita bisa menurunkan risikonya,” kata Hidayat, Dosen Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG).
Ia menambahkan bahwa sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan latihan kesiapsiagaan perlu ditingkatkan agar warga dapat merespons lebih cepat saat terjadi ancaman.
Pemerintah pusat menyebut penanganan darurat terus dilakukan, namun pemulihan jangka panjang membutuhkan pembenahan tata ruang, reboisasi, serta transparansi dalam pengelolaan izin di kawasan hulu.
“Ini bukan lagi bencana yang berdiri sendiri. Ada catatan panjang pemanfaatan ruang yang harus dibenahi,” ujar Hidayat.
Ia mengingatkan bahwa bencana ini bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi tentang masa depan masyarakat di tiga provinsi terdampak. “Ketika kita bicara pencegahan, kita bicara hak anak-anak Sumatra untuk tumbuh tanpa ketakutan setiap kali hujan turun terlalu lama,” ujarnya.
(Pan)
dibaca