Maharaja Kutai Mulawarman Resmikan Majelis Adat Indonesia di Surabaya

Surabaya, R.Kompas — Majelis Adat Indonesia (MAI) secara resmi menggelar Sidang Majelis Adat Indonesia bertema “Pakarti Budaya Bangsa Nusantara” yang dirangkaikan dengan Malam Karunia Kasih Maharaja Kutai Mulawarman, di Hotel Empire Surabaya, Rabu (22/10/2025).


Sidang agung tersebut dipimpin langsung oleh Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sri Paduka Baginda Berdaulat Agung Prof. Dr. M.S.P.A. Iansyah Rechza F.W., Ph.D., Maharaja Kutai Mulawarman, Yang Dipertuan Agung Diraja Nusantara, dengan diiringi barisan Pasukan Cakra Yudha Hankam.

Dalam sambutannya, DYMM Maharaja Kutai Mulawarman menegaskan pentingnya mengembalikan marwah dan kehormatan budaya diraja sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Budaya adalah roh bangsa. Bila ia dijaga, maka jati diri bangsa akan tetap tegak di tengah arus zaman,” tutur DYMM Maharaja Kutai Mulawarman dengan penuh wibawa.

Lahirnya Lembaga Etik dan Moral Bangsa

Dalam sidang tersebut, ditetapkan Titah Diraja Nusantara tentang pendirian Majelis Adat Indonesia (MAI) sebagai lembaga etik, kultural, dan moral bangsa. Momentum ini sekaligus menjadi sejarah baru bagi pengukuhan kepemimpinan MAI secara nasional.

Salah satu tokoh yang dikukuhkan adalah Paduka Yang Mulia M. Rafik Datuak Rajo Kuaso Cumati Koto Piliang Langgam Nan 7, dari Kerajaan Pagaruyung Nusa, Sumatera Barat, yang diamanatkan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MAI.

Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya keikhlasan dalam mengabdi kepada adat dan bangsa.

“Tokoh adat sejati adalah mereka yang bekerja nyata dan tulus untuk adat. Adat dijunjung kepada pemiliknya, bukan untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa struktur pengurus harian MAI akan disusun secara representatif menyerupai sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), agar setiap wilayah adat di Nusantara memiliki perwakilan yang setara dan bermartabat. Titah Diraja Nusantara dan Dukungan Para Raja

Dalam sidang tersebut, para Raja, Sultan, Ratu, Datuk, dan tokoh pemangku adat se-Nusantara menandatangani Titah Diraja Nusantara Nomor Istimewa 0455.2210.2025 tentang perkenan pendirian MAI.

Titah tersebut memuat lima pokok penegasan adat, yaitu:

1. Mendukung pendirian MAI sebagai lembaga etik dan budaya bangsa.
2. Menjaga nilai luhur adat sebagai dasar moral dan jati diri bangsa.
3. Menolak penyalahgunaan adat untuk kepentingan politik dan komersial.
4. Menegaskan bahwa adat adalah pengabdian, bukan komoditas.
5. Mengokohkan sinergi antara adat, kerajaan, dan negara.

Penandatanganan dilakukan oleh sejumlah tokoh adat diraja, di antaranya:  

• DYMM Maharaja Kutai Mulawarman, Yang Dipertuan Agung Diraja Nusantara  
• DYMM Karaeng Polongbangkeng XIV, Kerajaan Bajeng Polongbangkeng, Sulawesi Selatan 
• Paduka YM M. Rafik Datuak Rajo Kuaso, Kerajaan Pagaruyung Nusa, Sumatera Barat
• DYMM Raja Gunu Datupamusu, Magau Pitunggota Dolo, Sulawesi Tengah
• DYMM Nursiah Usman Loulembah, Permaisuri Magau Pitunggota Dolo
• DYTM RB Abi Munawir Al Madani Mertakusuma, Pangeran Ratu Jayakarta IX
• Prof. Dr. Mochamad Eros Soeroso Purbo Nagoro, Jawa Timur
• Kanjeng Ratu Hj. Mari Eva, S.E., M.M., Kerajaan Kahuripan Jenggala
• Paduka YM Pangeran Arya Senapati Johan Amin, S.E., M.Si., Kesultanan Banjar
• Paduka YM Mas Pendy Runca, Panglima Gong Kutai Mulawarman, Kalimantan Tengah
• GKR Putri Riana Tungga Sekar Arum Dewi Intan Heru Hernani Soekatmoko, Penggiat Budaya Nusantara Menjaga Warisan dan Kesatuan Bangsa

DYMM Maharaja Kutai Mulawarman menutup sidang dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh adat yang hadir.

“Terima kasih atas doa dan restu para Raja, Sultan, Datuk, Ratu, dan Pemangku Adat. Semoga MAI menjadi benteng budaya dan ideologi kesatuan bangsa,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara kerajaan, lembaga adat, dan pemerintah, demi menjaga warisan budaya Nusantara agar tetap hidup, lestari, dan relevan bagi generasi mendatang. (red)

Baca Juga

dibaca